SuratanBali.Com, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Tri Wibowo Aji Ak.,M.Si yang telah dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dan mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPKP Provinsi Bali sebelumnya, Bapak Heru Tarsila yang telah memberikan banyak masukan kepada Pemerintah Provinsi Bali di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

 

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Koster saat mengukuhkan Bapak Tri Wibowo Aji Ak.,M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali pada, Kamis (Wraspati Paing, Prangbakat), 19 Februari 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, yang disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Chatarina Muliana Girsang, Pimpinan DPRD Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Kepala BPKP Provinsi Bali sebelumnya, Heru Tarsila, perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali hingga Pimpinan Lembaga Perbankan, Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit di Bali.

 

Usai prosesi pengukuhan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha dalam sambutannya langsung menugaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait demi memajukan Provinsi Bali. 

 

Karena kehadiran BPKP di Bali, dijelaskannya memiliki 5 fokus utama pengawalan akuntabilitas BPKP, yaitu Penguatan Tata Kelola, Pencegahan Kecurangan, Manajemen Resiko dan Early Warning System, Akuntabilitas dan Efektivitas Pembangunan, serta Peningkatan Kapabilitas APIP.  

 

"Kehadiran BPKP juga sebagai auditor Presiden, jadi dalam tugas utamanya untuk mengawal ketercapaian target – target pembangunan nasional di daerah," ungkapnya seraya menyatakan dalam peranannya sebagai penegak hukum, BPKP akan melakukan Audit Investigatif, Audit Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.

 

Disisi lain, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah ini menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Bali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kata Setya Nugraha, opini WTP yang diraih bukan berarti pengelolaan anggaran yang telah dilakukan, sudah efisien, dan ini bukan jaminan. Karenanya, Kepala BPKP yang baru di Bali harus mengawal semua pembangunan di Bali, baik itu sektor ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, UMKM, dan pariwisata. 

 

"Untuk pariwisata, tantangan yang dialami ialah permasalahan Perizinan Berusaha seperti akomodasi perhotelan yang beroperasi tanpa izin, kemacetan, dan masih rendahnya optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing. Untuk menjawab tantangan ini, kita harus perangi bersama, tertibkan akomodasi yang tidak ber-izin. Kemudian, kalau kita gaskan pungutan ini, kita bisa mencapai target Rp 1 triliun dan kita siap berkolaborasi untuk hal ini. Tanpa kolaborasi sulit memajukan Bali. Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait,” tegasnya.SB/**