SuratanBali.Com, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan APBD Provinsi Bali Tahun 2023 berisi target Pendapatan daerah sebesar Rp. 6,9 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 4,7 triliun dan Dana Transfer Pusat Rp. 2,1 triliun. Untuk Belanja Daerah, ditetapkan Rp. 7,9 triliun atau tepatnya Rp. 7,88 triliun yang terdiri atas Belanja Operasional Rp 4,5 triliun, Belanja Modal Rp 1,4 triliun, dan Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota se-Bali sebanyak Rp 1,9 triliun.

Dari struktur Pendapatan Daerah Rp. 6,9 triliun dan Belanja Daerah Rp. 7,9 triliun, terdapat perencanaan defisit Rp. 1,0 triliun (Ini untuk menyusun agar neracanya seimbang, red). Gubernur Bali, Wayan Koster kemudian menjelaskan perkiraan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) targetnya Rp 4,7 triliun, hingga 14 Juli 2023, realisasinya sudah tercapai Rp. 2,388 triliun atau sekitar Rp. 2,4 triliun, kalau dipersen sudah lebih dari 50 persen. “Ingat ini baru sampai tanggal 14 Juli 2023,” tegas Gubernur Bali, Wayan Koster di Rapat Paripurna Ke-28 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, pada Tilem Kasa, Senin (Soma Wage, Julungwangi), 17 Juli 2023.

Pendapatan yang terbesar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang realisasinya sudah mencapai 57 persen dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan yang baru itu sudah mencapai 96 persen. Ini menunjukkan ekonomi Bali sudah pulih, karena tercatat sudah banyak orang yang beli mobil.

“Apa yang terjadi, Pendapatan Harian dari bulan Januari sampai Juni 2023 itu perharinya mencapai Rp. 14,5 milyar, kemudian naik pada bulan Juli 2023 menjadi Rp. 16 milyar per hari. Kalau dihitung dari 14 Juli 2023, Kita masih punya waktu di bulan Agustus sampai Desember 2023 (5 bulan, red), atau tersisa waktu 166 hari,” jelasnya.

Kalau asumsinya stagnan saja pendapatannya perhari sebanyak Rp. 16 milyar dikalikan 166 hari, itu berpotensi mendapatkan Rp. 2,6 triliun. Artinya, per hari ini tanggal 18 sudah mendapat hampir mendapat Rp. 2,4 triliun ditambah Rp. 2,6 triliun, itu berpotensi mencapai Rp. 5 triliun atau bisa melebih target dari Rp. 4,7 triliun. “Clear. Ini baru bersumber dari PKB dan BBNKB, belum bersumber dari yang lain – lainnya,” tegas mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini yang disambut tepuk tangan oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Bali.

Selanjutnya, Wayan Koster menyatakan pendapatan dari Dana Transfer Rp. 2,1 triliun dari APBN pasti terealisasi. Jangankan sekarang, Pandemi COVID – 19 dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 selalu realisasinya 100 persen dari APBN, apalagi sekarang ekonominya semakin baik. Kalau PAD yang ditarget Rp. 4,7 triliun ini astungkara terealisasi, karena situasinya membaik dan ditambah dari Dana Transfer APBN sebanyak Rp. 2,1 triliun, maka pendapatan daerah kalau ditotal minimum menjadi Rp. 6,7 triliun sampai Rp. 6,8 triliun.

Untuk Belanja Daerah yang dibesarnya Rp. 7,9 triliun, Kita tidak pernah merealisasikan belanja 100 persen, karena ada persyaratan dan situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi. Jadi karena itu, secara impiris, realisasi belanja itu perkiraannya adalah 90 sampai 95 persen paling tertinggi atau setara dengan sekitar Rp. 7,1 triliun (menurun dari rencana Rp. 7,9 triliun, red), atau paling tertinggi sekitar 95 persen, maka realisasinya sekitar Rp. 7,5 triliun. “Bandingkan sekarang pendapatan sekitar Rp. 6,8 triliun versus realisasi belanja riil sekitar Rp. 7,5 triliun. Artinya defisit minimum Rp. 300 – 700 milyar, jadi bukan lagi Rp. 1 triliun apalagi Rp. 1,9 triliun. Ada yang bilang defisit Rp. 1,9 triliun itu salah,” tegasnya.SB/REDAKSI

Bagikan