SuratanBali.Com, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan di dalam menjalankan pemerintahan, Pemprov Bali sangat membutuhkan kolaborasi dari BPKP, berbagai masukan sangat membantu kami di dalam menjalankan tata kelola APBD untuk terwujudnya pembangunan di Provinsi Bali. 

 

Hal itu diungkapkan Gubernur Wayan Koster saat mengukuhkan Bapak Tri Wibowo Aji Ak.,M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali pada, Kamis (Wraspati Paing, Prangbakat), 19 Februari 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

 

Terkait tantangan yang dialami oleh pariwisata Bali, Gubernur Koster membenarkan adanya masalah kemacetan hingga adanya akomodasi perhotelan/villa yang beroperasi tanpa izin. Bahkan perilaku kurang enak dilakukan oleh oknum wisatawan mancanegara juga kami catat, seperti melanggar aturan lalu lintas dengan tidak pakai helm, sampai membobol ATM.

 

Untuk penanganan macet, pemerintah Bali mulai bekerja keras membangun infrastruktur terkoneksi antar wilayah dengan dukungan APBN, karena itu mohon juga dukungan dari Bapak Deputi, agar program ini berjalan dengan lancar. 

Koster menyatakan dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas di Bali sangatlah penting. Apalagi kontribusi Bali sangat besar ke Indonesia yang bersumber dari Devisa Pariwisata mencapai Rp 167 triliun di Tahun 2024, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional yang nilainya Rp 312 triliun.

 

Jadi, dengan angka ini, hasil bahas dengan Menteri Bappenas, agar Bali dipikirkan. Astungkara, beliau Menteri Bappenas dan Menteri PUPR memberikan anggaran APBN untuk pembangunan jalan shorcut dan jalan baru di Bali. "Kemudian program infrastruktur yang juga sedang dirancang untuk dijalankan tahun ini oleh pihak ketiga, ialah Subway. Subway ini menghubungkan jalur dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai Central Parkir Kuta, lalu menuju ke Canggu, Badung,” ujar Gubernur Koster seraya mengatakan selain menguatkan pariwisata dengan infrastrukturnya yang berkualitas, kami juga tengah mendorong transformasi ekonomi Bali dan melaksanakan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

 

Terakhir, mengenai opini WTP, Gubernur Bali, Wayan Koster sepakat bahwa WTP yang diraih harus berkualitas, bukan administrasi. "Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya," pungkasnya.SB/**