SuratanBali.Com, BOGOR - Dalam hal pemberantasan korupsi bahwa pencegahan memegang peranan yang sangat penting. Hal itu ditegaskan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor dalam acara pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8).

Lebih lanjut Presiden mengatakan, salah satu upaya pencegahan korupsi adalah membangun pemerintahan yang akuntabel dan efisien. "Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi," kata Presiden Joko Widodo. Dijelaskan Presiden, dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa ditukar oleh apa pun juga. Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. "Keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyebut pandemi Covid-19 sebagai momentum Indonesia berbenah. Khususnya dalam tata kelola pemerintahan. "Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif," kata Jokowi. Ia mengatakan situasi pandemi menuntut tata kelola pemerintahan lebih produktif dan efisien. Akuntabilitas dan bebas korupsi mesti dijunjung tinggi. Kepala Negara tak memungkiri semua hal itu tidak mudah. Namun, hal itu mesti dijadikan tantangan yang harus dipecahkan.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo melihat perlunya pembenahan segala bentuk regulasi yang ada. Omnibus law salah satu jalannya. Agar memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi. "Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan Omnibus law. Sehingga antar undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi," katanya dihadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta para penegak hukum dan pengawas memberikan masukan. Tetapi Jokowi memperingatkan mereka agar tidak menakut-nakuti para pejabat dengan memanfaatkan hukum yang saat ini belum selaras. Sebab akan membuat agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa dilakukan cepat, menjadi terhambat. "Saya peringatkan, sebagai penegak hukum dan pengawas ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat, penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti membahayakan agenda pembangunan nasional," kata Presiden mengingatkan seraya menegaskan, jika ada aparat penegak hukum yang melakukan hal tersebut, dianggap sebagai musuh bersama. Mantan Wali Kota Solo tersebut, tegas tidak akan memberikan toleransi.R/SB

Bagikan