Pemerintah dan Sosial
Surat Pemberitahuan Pinjaman PEN Daerah Tidak Sampai ke DPRD Klungkung
SuratanBali.Com, KLUNGKUNG - DPRD Klungkung menggelar Rapat Paripurna I Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pandangan Umum Terhadap Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2022, dan Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom di Ruang Rapat Sabha Nawa Natya, Selasa (20/6) yang dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian Pimpinan dan Anggota DPRD Klungkung ialah Pemandangan Umum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Klungkung yang salah satunya disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, I Nengah Mudiana mempertanyakan mengapa terjadi perbedaan besaran pokok pinjaman antara yang tertuang dalam perubahan perjanjian pemberian pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastuktur Indonesia (PT SMI) No. PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 dengan pengakuan utang kepada Pemerintah Pusat? "Mohon Penjelasan Saudara Bupati," tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai GERINDRA sangat menyayangkan Saudara Bupati tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pinjaman PEN Daerah kepada pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung, sebagaimana ketentuan PMK No.43/PMK.07/2021 tentang perubahan kedua atas PMK No.105/PMK07/ 2020 tentang pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah. "DPRD Merasa kehilangan informasi semua hal menyangkut pinjaman yang saudara Bupati lakukan. Kecuali pada hari ini saat mana Ranperda P2 APBD Tahun 2022 disampaikan dalam Rapat Paripurna," tutupnya.046/ADV
Bagikan
