SuratanBali.Com, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola KPK RI. 

 

Selama lima tahun berturut-turut, Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam capaian nilai MCP. Meski demikian, Gubernur Koster mendorong seluruh perangkat daerah untuk tidak berpuas diri dan berupaya mencapai skor di atas 99 %. “Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegas Gubernur Bali, Wayan Koster dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (4/11).

 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama beberapa tahun berturut-turut. 

 

Namun, Gubernur Koster mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah sekadar simbol, melainkan harus diiringi dengan komitmen nyata terhadap kejujuran dan transparansi. “WTP itu bukan hasil ‘perdagangan’. Itu harus diperoleh karena sistem keuangan kita memang dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya tegas.

 

Terkait penyuluh antikorupsi Bali yang tergabung dalam Forum PAKSI Bali yang merupakan binaan KPK RI serta telah dikukuhkan pada tahun 2021. Saat ini sudah mencapai 63 orang Penyuluh Anti Korupsi yang tersebar diseluruh Kota/Kabupaten se-Bali. Sebagai bukti keseriusan dalam pelaksanaan penyuluhan antikorupsi di Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga telah meraih penghargaan dari KPK RI pada Tahun 2024 sebagai pemerintah daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluhan antikorupsi dan ahli pembangunan integritas melalui program PAKSI-API.

 

“Saya memiliki keyakinan bahwa penyuluhan antikorupsi yang masif dan menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat akan mempercepat upaya pemberantasan korupsi diberbagai bidang yang merupakan modal utama pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.SB/**