SuratanBali.Com, MANGUPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2021, Senin (11/7) di ruang Sidang Utama DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Fraksi Badung Gede yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Made Wijaya memberikan catatan seperti terkait rancangan pendapatan Badung yang perlu lebih mendekati realistis. Walaupun rancangan pendapatan terukur dalam pendapatan daerah terutama penerimaan perpajakan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Karena target penerimaan menjadi acuan pertama sebelum menetapkan belanja hingga besaran pembiayaan. Kedua perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan perpajakan,” ujar Made Wijaya.
Fraksi badung Gede juga mendorong agar insentif perpajakan dapat lebih diarahkan. Upaya ini untuk mendorong afirmasi kepada masyarakat kecil dibandingkan dengan masyarakat kelas atas, dalam hal ini, belanja perpajakan harusnya dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran,” katanya. Upaya tersebut turut mempertegas keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat menengah ke bawah.
Pada PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ni Ketut Suweni memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya yakni, ketidak tercapaian target pendapatan pajak daerah yang hanya sebesar 88,76 persen dan pajak hotel yang hanya mencapai 34,99 persen. Padahal, menurut Fraksi Golkar, berbagai upaya melalui program-program yang selaras dengan RPJMD sudah dilakukan. Seperti mengoptimalkan pajak dan retribusi, pengelolaan PAD dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan memberdayakan aset daerah yang potensial. "Serta telah membangun sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah dan profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai RPJMD Kabupaten Badung," ujarnya.
F-PDIP dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh anggota fraksi Ni Luh Kadek Suastiari, SE., tetap memberi catatan agar Pemkab Badung kedepannya lebih meningkatkan efisiensi dan disisi lainnya meningkatkan produktivitas kinerja.
“Dalam kondisi yang sulit ini mari kita sikapi dengan jiwa besar, untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam rangka merancang pendanaan lebih realistis dan penuh kehati-hatian,” ujarnya.
Suastiari juga menyatakan bahwa fraksinya sependapat dengan pemerintah dalam upaya terus meningkatkan dan mengoptimalkan penggalian sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Tak lupa, fraksi pendukung pemerintah ini juga mengajak seluruh masyarakat Badung untuk menjaga situasi yang sudah mulai membaik dengan tetap menjaga lingkungan terdekat dai kemungkinan yang bisa kembali membuat kita terpuruk akibat terganggunya sektor pariwisata dan kemungkinan lainnya yang tidak diinginkan.
“Terkait jalannya pemerintahan kami juga mengucapkan selamat kepada Pemkab Badung dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya serta kedelapan kalinya secara berturut turut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Badung Tahun 2021 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali,” kata Suastiari.SB/REDAKSI
Bagikan