Hal itu menjadi perhatian, karena sebelumnya I Nyoman Alit Sudiana dari Ketua Fraksi Partai Golkar saat menyampaikan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi Perda menekankan kepada Bupati Klungkung agar benar-benar serius membenahi semua permasalahan-permasalahan yang ada di Klungkung, salah satu diantaranya mengoptimalkan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah guna meningkatkan PAD dari sektor Pendapatan Pajak Daerah.
Pihaknya juga meminta agar Pemda melakukan peningkatan pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Denda Pajak, meningkatkan Pengelolaan Aset Tetap Pemda Klungkung hingga memperioritaskan pembangunan di sektor Kesehatan dan Pendidikan.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung, I Wayan Misna dalam Rapat Paripurna DPRD Klungkung yang berlangsung belum lama ini, Rabu (9/7) di Kantor DPRD Klungkung.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perlunya peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan lebih mengefektifkan kebijakan Kesehatan dan Pendidikan melalui reformasi kebijakan, mengevaluasi program, dan meningkatkan kualitas Belanja Daerah untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka meningkatkan komponen Kesehatan dan Pendidikan.
"Hal ini menjadi perhatian, karena dampak dari rendahnya dua komponen tersebut sangat serius terhadap Pembangunan Daerah dan kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh," tegasnya.ADV/044
