SuratanBali.Com, KLUNGKUNG - Menindaklanjuti adanya rencana pemotongan gaji pegawai tenaga kontrak oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp 200 ribu perbulan, selama 4 kali gajih membuat Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung hadir memberikan perlindungan kepada tenaga kontrak yang tersebar di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

"Rapat yang menghadirkan Sekda Klungkung dan TAPD Kabupaten Klungkung, dan di dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan 2020 yang mana ada rencana pihak eksekutif pemotongan gaji pegawai tenaga kontrak sebesar Rp 200 ribu perbulan, selama 4 kali gaji. Maka dapat kami tegaskan bahwa seluruh pimpinan yang hadir dalam rapat hari ini sepakat untuk tidak memotong gaji pegawai tenaga kontrak yang direncanakan oleh Pemerintah Eksekutif tersebut,” demikian informasi tegas yang disampaikan oleh Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, SH, Rabu (19/8) usai memimpin rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung beserta Pimpinan AKD DPRD Kabupaten Klungkung terkait KUA PPAS Perubahan 2020 dan KUA PPAS Induk 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Klungkung.

Agar masalah pemotongan gajih ini tidak dilakukan terhadap pegawai kontrak, yang mana situasi ekonomi mereka yang serba kekurangan, apalagi efek pandemi Covid-19, maka untuk lebih lanjut kami di DPRD Kabupaten Klungkung meminta kepada sudara Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta bersama Sekretaris Daerah dan TAPD untuk mencari jalan keluar yang lainnya.

"Sekali lagi kami minta agar pemotongan gajih pegawai tenaga kontrak yang ada di lingkungan Pemkab Klungkung tidak diberlakukan ditengah New Normal efek Covid-19 ini,” ujar Anak Agung Gde Anom yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klungkung ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan hasil rapat hari ini juga akan dibawa kedalam Rapat Banggar DPRD Kabupaten Klungkung, yang mana rapat tersebut akan menghadirkan Bupati Klungkung, Sekda dan TAPD pada tanggal 24 Agustus 2020 yang akan datang.

“Semoga nantinya keluh kesah dan teriakan pegawai tenaga kontrak bisa kita tanggulangi bersama antara legislatif beserta eksekutif lewat anggaran yang tersedia,” tutupnya.SB/R

Bagikan