SuratanBali.Com, DENPASAR - Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Bapak Sugiarto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian Bali yang secara konsisten menunjukkan kinerja positif dalam pemberantasan korupsi dan pendidikan integritas.
Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dokumentasi dan pelaksanaan nyata. “Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujarnya dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (4/11).
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif Sekretaris Daerah dan Inspektorat, dalam memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi di daerah. Menurutnya, inovasi berbasis kearifan lokal seperti awig-awig, karma phala, dan kalimat lokal dapat menjadi model pendidikan moral yang efektif di Bali.
Menutup sambutannya, Plh. Sudiarto mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi secara kolektif.
“Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, kita semua harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Mari kita wujudkan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.SB/**
Bagikan