SuratanBali.Com, DENPASAR - Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Prof. Dr. IB. Raka Suardana, SE.,MM menilai rencana Pemerintah Provinsi Bali menyuntikan modal tambahan sebesar Rp.445 miliar ke PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran bank daerah dalam mendorong perekonomian Bali. 

Rencana tersebut sudah diumunkan Gubernur Bali I Wayan Koster pada saat penyampaian pandangan Gubernur di Gedung Wiswa Sabha Utama, pada Rabu (14/01), hal tersebut juga Tertera dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali. 

IB Raka Suardana mengungkapkan bahwa Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran bank daerah sebagai instrumen pembangunan ekonomi regional, ia sampaikan pada saat dihubungi awak media via telpon pada, Jumat (16/1/2026). 

Ia mengatakan, di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, fluktuasi sektor pariwisata, serta tekanan yang masih dirasakan pelaku UMKM, BPD Bali diharapkan mampu menjadi motor intermediasi keuangan yang lebih kuat dan adaptif. 

"Tambahan modal ini dinilai berpotensi meningkatkan kapasitas permodalan bank, memperkuat rasio kecukupan modal (CAR), serta memperluas ruang pembiayaan produktif bagi sektor riil," terangnya. 

Meski demikian, Raka Suardana mengingatkan bahwa penyertaan modal tidak boleh dimaknai semata sebagai dukungan fiskal. Kebijakan tersebut, menurutnya, harus diiringi dengan tuntutan peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas kinerja BPD Bali. 

Pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama perlu memastikan bahwa dana publik yang disertakan mampu memberikan multiplier effect yang nyata bagi perekonomian Bali, khususnya bagi ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, dengan tambahan modal Rp445 miliar, BPD Bali dituntut melakukan langkah-langkah strategis yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu prioritas utama adalah mengarahkan ekspansi pembiayaan ke sektor-sektor produktif berbasis keunggulan lokal Bali, seperti UMKM, ekonomi kreatif, pertanian modern, serta pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, penguatan transformasi digital menjadi keharusan agar layanan perbankan semakin efisien, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat pedesaan serta pelaku usaha mikro. Di saat yang sama, peningkatan kualitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan perlu menjadi prioritas agar pertumbuhan bisnis BPD Bali tetap sehat dan berkelanjutan.

“BPD Bali juga perlu memperkuat perannya sebagai agen pembangunan daerah melalui sinergi dengan program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan strategi yang tepat, suntikan modal tersebut tidak hanya akan meningkatkan kinerja keuangan BPD Bali, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya tahan ekonomi masyarakat Bali.SB/**

Bagikan