SuratanBali.Com, KLUNGKUNG - Adanya temuan atas kekurangan Pemungutan Jasa Tambat Kapal pada Pelabuhan Tradisional Sampalan Nusa Penida senilai Rp 161,96 juta menjadi sorotan tajam oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Klungkung saat I Wayan Widiana memberikan Pemandangan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada, Selasa (15/6) di DPRD Klungkung.

Kata Widiana, Pihak UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan, hanya memungut sejumah Rp 213,83 juta pada Tahun 2019, padahal Tim BPK melakukan konfirmasi lapangan dan melakukan penghitungan yang seharusnya dipungut adalah senilai Rp. 375,79 juta.

Ditelusuri lebih detail, ternyata petugas pungut tidak melakukan pencatatan atas pemungutan retribusi ini,  serta tidak membuat kwitansi yang seharusnya disetor kepada UPTD terkait. Kondisi ini tidak patuh terhadap Pasal 137 Ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Penggelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : “Setiap Penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran”. Juga tidak patuh terhadap Pasal 8 Ayat (2)  Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penyeberangan Air, yang berbunyi : “Besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa Jasa Tambat adalah Rp. 2.000,00 per GT per call”. 

"Terhadap kondisi ini, kami minta agar pihak Dinas Perhubungan memungut kekurangan penerimaan retribusi tersebut senilai Rp 161,96 juta dan menyetor ke Kas Daerah. Jika tidak segera dilakukan penyetoran ke Kas Daerah, apalagi ini merupakan Rekomendasi BPK atas LKPD TA 2019, maka akan berpotensi bahwa BPK melaporkannya kepada pihak berwajib, sesuai ketentuan yang berbunyi : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1), klarifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang (sesuai Pasal 15 Ayat 2 Peraturan BPK-RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK)," tegas Widiana.

Terhadap permasalahan belum setor ke Kas Daerah ini, lebih lanjut Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Bupati melakukan langkah-langkah tegas, termasuk mencermati sebab-sebab rendahnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan yang hanya 72,26 persen padahal targetnya sudah dikurangi dibanding APBD Induk 2020.SB/REDAKSI

Bagikan