SuratanBali.Com, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster meluapkan rasa kebahagiaannya dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Menteri Agama RI, Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Hindu, Dr. Tri Handoko Seto, Pejabat di Kementrian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Hukum dan HAM, hingga Sekretariat Negara, karena Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar yang terus diperjuangkannya untuk bisa naik status menjadi Universitas akhirnya terwujud pada, Minggu, Redite, Kliwon, Bala (20/12).

Sehingga dengan resmi, Menteri Agama RI, Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi menganti nama Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang bertempat di Jalan Ratna, Tonja, Denpasar Utara. "Astungkara IHDN telah berhasil menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sehingga atas kebijakan yang telah diberikan, saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terimakasih kepada Menteri Agama RI, Dirjen Bimas Hindu, Pejabat di Kementrian PAN-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara," ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Menurut Koster, Peningkatan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi Universitas adalah hasil perjuangannya di era menjadi Anggota DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan selama 3 Periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019), yang bertugas di Komisi X dan di Badan Anggaran DPR - RI dengan menyuarakan, memperjuangkan, dan mengawal kebijakan Pendidikan Keagamaan di DPR - RI yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan bagi umat Hindu, Kristen/Katholik, dan Budha.

"Saat itu saya menemui langsung Menteri Agama RI (2004 - 2009), Bapak Muhammad Maftuh Basyuni," ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan seraya mengatakan selain mengusulkan Peningkatan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi Universitas, Wayan Koster juga mengusulkan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Mataram dan Palangkaraya menjadi Institut Hindu Dharma Negeri, dan Berdirinya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Berkenaan dengan peningkatan status IHDN menjadi Universitas tersebut, Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa ia sebelumnya telah berkoordinasi secara intensif dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan rekomendasi persyaratan akademis, dan menemui langsung Menpan RI, Bapak Asman Abnur, serta Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB RI, Ibu Rini Widyantini.

"Meskipun sekarang peningkatan status IHDN sudah menjadi Universitas, saya dalam kesempatan ini memohon terus dukungan Bapak Menteri untuk mengembangkan Pendidikan Keagamaan Hindu dan pembinaan umat Hindu di Indonesia, tidak saja di Bali, mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, baik formal maupun
non-formal. Khusus berkaitan dengan Universitas ini, Saya mohon Bapak Menteri agar terus mengembangkan sarana prasarana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar," ujar Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Selanjutnya, Gubernur Bali jebolan ITB ini saat didampingi bersama Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dengan tegas menyatakan telah berencana mengembangkan Universitas ini di Kabupaten Bangli dengan lahan yang lebih luas mulai tahun depan, dengan pengadaan lahan dan pembangunan Kampus.

"Saya akan berkoordinasi juga dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pimpinan Komisi VIII DPR-RI," jelas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini yang sebelumnya juga berhasil meningkatan anggaran untuk Ditjen Keagamaan, seperti di Dirjen Bimas Hindu dan Budha, yang dipimpin oleh Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si (2000-
2006), pada tahun 2006 yang anggarannya hanya sekitar Rp. 9 Milyar, naik menjadi Rp. 600 Milyar pada tahun 2011 di masa kepemimpinan Dirjen Bimas Hindu, Prof.
Dr. IBG Yudha Triguna, MS (2006-2014). Kenaikan ini disebabkan, karena adanya kenaikan anggaran fungsi pendidikan mulai tahun 2009 dalam APBN Perubahan sebesar 20% dari APBN.

Koster juga tercatat dalam sejarah Pendidikan Keagamaan Hindu mengusulkan agar Pendidikan Keagamaan Hindu masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah, sehingga akhirnya dapat diakomodasi menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selanjutnya mengusulkan proses percepatan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, yang keluar di era kepemimpinan Dirjen, I Ketut Widnya, hingga mengusulkan reorganisasi struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama agar tidak diseragamkan di semua daerah (namun khusus untuk usulan reorganisasi struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama ini belum terwujud, red).SB/Redaksi

Bagikan