SuratanBali.Com, DENPASAR – Rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit, Denpasar semakin serius dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Hal itu terlihat, ketika Koster yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau rencana proyek pelabuhan itu pada, Jumat (26/7).
Kehadiran Menhub ke Sanur merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikannya langsung oleh Gubernur Wayan Koster ke Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dimana Presiden merespons dengan baik dan langsung menghubungi Menteri Perhubungan untuk segera memprogramkan kawasan pelabuhan itu di tahun 2020.
Dalam kunjungan kerjanya, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan sumber pembiayaan pengembangan kawasan Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit ini disebutnya akan didesain dengan skema APBN dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). “Jadi kita kombinasikan, APBN itu ada, swasta lokal, swasta nasional, dan swasta internasional juga ada di sini," jelasnya.
Pihaknya juga berharap dengan pelibatan pihak swasta, maka pengelolaannya akan lebih profesional. "Kita harapkan swasta yang masuk mempunyai pengalaman internasional. Kita ingin, Bali memiliki standar internasional. Jadi basic-nya APBN, sedangkan tambahan yang sifatnya amanitis dan menjurus ke spesialis itu kita harapkan swasta," terangnya.
Dengan realisasi pembangunan dermaga ini selain menjawab kebutuhan masyarakat, juga akan meningkatkan kunjungan dan akan mampu menambah waktu tinggal wisatawan di Bali. "Kalau sekarang satu tahun misalnya 7 juta (kunjungan wisatawan), dengan seperti ini jadi 3 juta, artinya 3 juta orang dari 7 juta ke Nusa Penida jadi ada tambahan," ujar Menteri Budi Karya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pengembangan kawasan pelabuhan sanur merupakan bagian dari program infrastruktur terintegrasi di masa kepemimpinannya sekarang. Pengembangan Pelabuhan Sanur diharapkan bisa meningkatkan angka kunjungan ke Nusa Penida, yang sekarang 1 juta menjadi 3 juta per tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar.SB/REDAKSI
