SuratanBali.Com, KLUNGKUNG - Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi, Prof Dr. Erwan Agus Purwanto, M. Si sangat mengapresiasi atas pencapaian yang ditorehkan Kabupaten Klungkung di dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 6,07 persen di tahun 2022 menjadi 5,61 persen di tahun 2023. 

"Atas pencapaian penurunan angka kemiskinan inilah, kami  menjadi Klungkung sebagai tujuan Pendalaman Implementasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan. Mudah-mudahan kedepan upaya ini bisa ditiru, dicontoh Kabupaten/Kota lainnya dalam mengentaskan kemiskinan," ujarnya di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Kamis (4/7) dihadapan Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, dan Sekda Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana serta instansi terkait lainnya.

Sementara Pj Bupati Jendrika merasa sangat berbangga, karena Klungkung berkesempatan menjadi lokus pedalaman implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Pengentasan Kemiskinan Tahun 2024. "Kami selalu mengharapkan arahan dan pembinaan dari Bapak Deputi bersama jajaran untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Tim RB Provinsi Bali dan mohon arahan sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Klungkung dapat bersinergi dengan baik," kata Jendrika dalam sambutannya.

Pj Bupati Jendrika juga menambahkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemkab Klungkung telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Klungkung dari 63,84 % di tahun 2022 menjadi 80,05 % di tahun 2023. Perbaikan-perbaikan pada aspek birokrasi telah mengantarkan Kabupaten Klungkung dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 6,07 % di tahun 2022 menjadi 5,61 % di tahun 2023. 

Kedepan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus diarahkan menjadi suatu grand design yang menjadi jiwa berbagai dokumen perencanaan, sehingga perbaikan aspek aspek internal pemerintahan maupun pelayanan publik kepada masyarakat lebih terarah dan terukur. "Semoga hubungan baik antara Kabupaten Klungkung dengan Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Pemerintahan Provinsi terus terjalin erat untuk membangun Klungkung," harapnya.SB/REDAKSI

Bagikan