SuratanBali.Com, BADUNG - Rasionalisasi pendapatan yang dilakukan Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta pada APBD Perubahan 2019 mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. “Dukungan ini diberikan agar APBD tak hanya menjadi khayalan dan beban bagi pemerintah,” tegas Putu Parwata saat ia didampingi dua wakilnya masing-masing Nyoman Karyana, S.T, dan Made Sunarta usai Rapat Paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Badung, Senin (29/7).

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan asal Kuta Utara tersebut mengatakan rasionalisasi pendapatan ini dilakukan agar pemerintah bisa bekerja sesuai realitas dan potensi daerah yang sebenarnya. Pihaknya juga bisa menerima alasan Bupati Badung terhadap indikator dan asumsi yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah. Di antaranya, penurunan pendapatan disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selebihnya Putu Parwata berharap pendapatan yang dirancang setelah rasionalisasi menjadi Rp 5,045 triliun ini betul-betul bisa tercapai. Demikian juga untuk tahun tahun 2020. Karena pemerintahan bersama, maka target-target ini akan dikawal bersama.

Sebelumnya tercatat di APBD Perubahan Badung 2019 yang dirancang Rp 6,036 triliun, membuat jumlah ini menurun menjadi Rp 1,74 triliun atau 22,44 persen dibandingkan APBD induk 2019 sebesar Rp 7,78 triliun. Kemudian pada APBD Perubahan 2019 ini, PAD ditargetkan Rp 5,045 triliun atau menurun Rp 1,746 triliun dibandingkan PAD pada APBD induk 2019 sebesar Rp 6,791 triliun.SB/REDAKSI

Bagikan