SuratanBali.Com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster terus mengenjot Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk dijadikan andalan dalam Pembangunan Budaya Bali dan Pelestarian Lingkungan Alam Bali.

Setelah menemui Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) RI Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto, hingga Menteri terkait di Jakarta, kini terbaru, Gubernur Bali, Wayan Koster mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata di Bali untuk bergotong royong mengoptimalisasikan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), guna terwujudnya Pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Kamis (Wraspati Keliwon, Warigadean) 30 Oktober 2025, seluruh  stakeholder pariwisata di Bali yang juga dihadiri oleh Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok Oka Sukawati hingga Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mendapatkan informasi bahwa penyelenggaraan Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, seperti : a) Collecting Agent; b) Mintra Manfaat; atau c) Endpoint. Kerjasama mitra manfaat dan Endpoint dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan mendapat imbal jasa, sebagaimana dimaksud paling tinggi 3 persen dari besaran dan jumlah transaksi Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Gubernur Wayan Koster pada acara itu menegaskan PWA sangatlah penting untuk alokasi Pembangunan Budaya dan Pelestarian Lingkungan melalui Desa Adat. 

“Sampai tanggal 30 Oktober 2025, (PWA, red) yang sudah masuk Rp 318 miliar atau sama pemasukannya pada Desember 2024 lalu,” ujar Koster seraya memperkirakan sampai bulan Desember 2025 mendatang, jumlah PWA bisa mungkin mencapai Rp 380 miliar. 

Walau dikatakan Gubernur Bali, nilai PWA yang diperkirakan akan mencapai Rp 380 miliar di bulan Desember 2025 nanti sangat kecil dari target, namun Gubernur Koster menyatakan PWA tersebut sangat penting untuk alokasi Pembangunan Budaya dan Pelestarian Lingkungan melalui Desa Adat.

Sehingga setiap Desa Adat akan mendapat Rp 300 juta per tahunnya. 

“Kalau semua Desa Adat kita berikan, maka jumlahnya sekitar Rp 450 miliar,” jelas Koster sembari mengatakan jika ada yang bertanya untuk apa PWA itu? Ini untuk budaya dan pengelolaan sampah.

Selain bekerja mengoptimalisasikan PWA, mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan akan berupaya keras melakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur untuk dibawa ke Pulau Bali. 

Negosiasi yang dilakukan Koster hanya mengandalkan kekuatan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia. Tercatat pada tahun 2024, dengan adanya wisatawan mancanegara ke Bali 6,3 juta orang, Bali ternyata telah menyumbangkan devisa pariwisata mencapai Rp 167 triliun, atau 53 persen pariwisata Bali berkontribusi terhadap total devisa pariwisata Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 312 triliun. 

“Saya berharap negosiasi ini berjalan dengan lancar guna mempermudah pembangunan infrastruktur pariwisata Bali. Jadi begitu yang titiang pikirkan untuk pariwisata Bali, supaya bagus pariwisata Bali,” tegasnya.

Tanpa infrastruktur yang bagus, kata Wayan Koster daya saing pariwisata Bali akan kalah. 

“Kalau terus kalah dan diviralkan dengan berbagai isu, orang makin jauh dari Bali, karena itu kita harus membuat sistem dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat kedepan. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pintu, jadi apa yang menjadi rezeki kita, itulah kita manfaatkan sebagai sumber andalan, yaitu pariwisata untuk menggali anggaran atau ekonomi Bali sebagai rezeki,” terangnya.

Diakhir arahannya, Gubernur Bali menyebut inilah yang harus kita jadikan pemahaman kita bersama. “Karena itu, titiang nunas niki, jangan cuek, bareng – bareng gotong royong, kita harus berjalan dengan spirit dan langkah yang sama, supaya PWA ini mencapai target, sehingga pariwisata Bali makin bagus, tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.SB/**

Bagikan