SuratanBali.Com, NUSA PENIDA - Anggota DPRD Klungkung, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kecamatan Nusa Penida, I Made Satria terus turun ke lapangan menemui masyarakat. Kali ini, I Made Satria dari tanggal 6 sampai 8 Februari 2023 melaksanakan kegiatan Reses bersama Semeton Warga Banjar Adat Bodong, Desa Ped.

“Ada berbagai macam permasalahan yang dapat Titiang serap dan catat dalam Reses bersama Semeton Warga Banjar Adat Bodong, Desa Ped, dimana pada intinya berkaitan dengan permasalahan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Wewidangan Desa Adat dan Nusa Penida pada umumnya, sehingga masalah yang Titiang serap ini menjadi PR Utama bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendapat perhatian serius agar bisa dituntaskan,” kata Made Satria.

Secara rinci, permasalahan yang disampaikan Semeton Warga Banjar Adat Bodong, Desa Ped meliputi: 1) Setiap musim hujan dengan Kuantitas Besar/Lebat di Wilayah Banjar Bodong telah menjadi Tempat Penampungan Banjir Bandang Kiriman, karena wilayahnya diapit oleh 2 Tukad yaitu Tukad Bodong dan Tukad Mas Gading yang mengalami pendangkalan, serta ada lubang gorong-gorong / jembatannya yang kecil/sempit membuat semakin memperparah dampak bencana banjir bandang yang ditimbulkan. Untuk itu, Masyarakat memohon agar Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pengerukan untuk memperdalam Tukad disekitar ke dua gorong-gorong tersebut dan mengganti gorong-gorong yang kecil tersebut dengan gorong-gorong yang lubangnya lebih besar, lebar. Sehingga banjir kiriman bisa langsung mengalir ke laut.
2) Memohon Senderan / Tanggul Pantai dari Pura Penataran Ped sampai Lapangan Banjar Tanah Bias untuk menahan abrasi air laut; 3) Pengaspalan Jalan Melingkar Banjar Bodong kurang lebih sepanjang 500 meter; 4) Memohon Penanganan Sampah dengan menambah tempat pengolahan / pemilahan sampah di Desa Ped, mengingat Desa Ped merupakan pintu gerbangnya Nusa Penida wilayah pesisir pantai yang menjadi kawasan pariwisata dan ironisnya sering mendapat sampah kiriman; 5) Memohon agar jalan-jalan yang ada di Nusa Penida semua dibeton dan jalan-jalan yang sudah rusak agar segera direnovasi terutama yang menuju jalur spot-spot pariwisata.

Kemudian, 6) Pemungutan Retribusi kepada wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan agar dilakukan secara adil. Bila di Nusa Penida dipungut, maka di Nusa Lembongan juga harus dipungut tanpa pengecualian. Lalu Petugas Pemungut Retribusi dimohon agar memiliki kemampuan bisa berbahasa asing yang memadai dan agar dilakukan pengawasan ketat terhadap petugas pemungut untuk menekan terjadinya kebocoran/manipulasi hasil pungutan retribusi, sehingga pungutan retribusi bisa optimal dan maksimal sebagai Pendapatan Asli Daerah.

7) Setiap Pelabuhan / Tempat berlabuhnya wisatawan dan di spot-spot pariwisata agar disediakan / dilengkapi fasilitas kamar kecil; 8) Pemerintah selain membangun pembangunan fisik, juga diharapkan membangun mental spiritual masyarakat untuk membentuk karakter yang baik; 9) Untuk transfortasi angkutan umum yaitu mobil Damri yang dibantu oleh pemerintah untuk masyarakat Nusa Penida saat ini dalam kondisi tidak berfungsi atau mubasir karena setiap hari angkutan umum tersebut hanya lalu lalang, namun tidak ada penumpangnya. Karena itu, masyarakat menilai telah terjadi pemborosan anggaran saja. Sebagai solusi, sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali tentang transfortasi angkutan umum mobil Damri tersebut dan dialihkan misalnya dipakai sebagai mobil ambulance Desa atau mobil pariwisata atau mungkin untuk keperluan lainnya yang lebih bermanfaat guna melayani masyarakat Nusa Penida dikala masyarakat Nusa Penida membutuhkannya, sehingga kedepan fungsinya bisa tepat guna dan tepat sasaran.SB/REDAKSI

Bagikan