SuratanBali.Com, DENPASAR - Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster menyampaikan dua cara yang dilakukannya bersama para kader Tim Penggerak PKK se-Provinsi Bali di dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yakni dengan cara mensosialisasikan program Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster lewat media cetak dan elektronik, sekaligus turun langsung ke lapangan menyapa untuk mengetahui kondisi masyarakatnya yang dibingkai dalam aksi sosial.

Hal itu disampaikannya saat mengisi dialog Indonesia Bisa di studio RRI Denpasar, Senin (17/4).

Pada kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster menggandeng dua narasumber lainnya, yakni Prof. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, dan I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Kelompok Ahli Bidang Pariwisata.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster menyampaikan setelah perjuangan melawan Covid-19 yang begitu panjang dan membutuhkan kerjasama semua pihak, perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata pun nampak mulai bangkit. "Didalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, sektor pariwisata merupakan salah satu poin yang ingin kembali dikembangkan dan dibangkitkan dengan sejumlah upaya peradaban era baru," ungkapnya.

Selebihnya, untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan baik wisatawan itu sendiri dan khususnya masyarakat lokal, perlu adanya sinergitas antara penduduk setempat di satu wilayah bersama dengan aparat setempat untuk berperan aktif memberikan respon cepat terutama kepada mereka (wisatawan) yang membuka peluang usaha untuk kepentingannya sendiri.

"Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak saja, misalnya hanya menyalahkan mereka wisatawan yang membuka usaha, namun kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap wisatawan yang berkeinginan membuka usaha di lingkungan kita," tambah Ny. Putri Koster seraya menegaskan pada intinya, diperlukan kontrol sosial terhadap keberadaan wisatawan asing yang memiliki masa tinggal lebih dari satu Minggu di Bali.

Sehingga kontrol sosial ini digunakan untuk menertibkan wilayah pariwisata di Bali, dengan cara melakukan kesiapsiagaan pemerintah setempat untuk turut memantau keberadaan wisatawan di daerahnya masing-masing, jangan sampai kecolongan. "Misalnya kedatangan wisatawan yang ilegal di Bali malah membuat bisnis dan meraup keuntungan ditengah masyarakat lokal," tegas Ketua TP PKK Provinsi Bali ini.SB/REDAKSI

Bagikan