SuratanBali.Com, BADUNG - Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mengadakan Forum Kelitbangan Kabupaten Badung dengan tema "Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat", Jumat (10/3) di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.

Forum Kelitbangan dibuka Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Agus Fatoni, M.Si. Acara dihadiri Bupati Badung diwakili Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Anggota DPRD Badung I Gusti Ngurah Shaskara, Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah serta Perbekel, Lurah se-Badung. 

Sekda Adi Arnawa atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan mendukung terlaksananya forum kelitbangan tahun ini. Melalui tema yang diangkat, diharapkan semua perangkat daerah yang didalamnya ada ASN, agar tidak ada kekhawatiran terutama dalam mengeksekusi program-program kegiatan yang berbasis anggaran.

" Tidak ada artinya kalau kondisi fiskal kita baik, tapi ketika mengeksekusi kita ada keraguan. Oleh karena itu kita hadirkan narasumber kompeten dari Kemendagri yang memberikan kepada kita semua bagaimana tata kelola keuangan, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan, dalam rangka percepatan dari sisi belanja maupun pendapatan," terangnya.

Secara prinsip Adi Arnawa selalu mendukung dan terus mendorong kegiatan seperti ini agar terus dilanjutkan. Tidak hanya segmennya kepada pimpinan perangkat daerah, tapi semuanya termasuk bendahara dilibatkan guna menumbuhkan percaya diri, sehingga apa yang menjadi target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai. 

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni selaku Narasumber sangat mengapresiasi Pemkab Badung melaksanakan kegiatan Forum Kelitbangan ini. Forum kelitbangan dinilai sangat baik karena melibatkan seluruh OPD, stakeholder termasuk perguruan tinggi, Camat dan Lurah serta diikuti secara virtual. Dengan begitu seluruh masyarakat akan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dan bagaimana kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan maksimal.

" Untuk itu perlu dikaji, diperdalam, dipahami kembali kemudian diimplementasikan bersama-sama. Dengan pemahaman dan semangat yang sama mudah-mudahan badung jauh lebih hebat lagi, dan lebih maju dengan potensi yang begitu luar biasa," tambahnya. 

Sementara Kepala Balitbang I Wayan Suambara menyampaikan, tema tersebut sengaja dipilih, karena belajar dari perjalanan tiga tahun terakhir ketika Pemkab Badung dihadapkan pada kondisi keuangan yang sangat kritis akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah badung kurang lebih mencapai 80 persen. Terlebih lagi keluar kebijakan pusat untuk melakukan refocusing anggaran, sehingga berimplikasi kepada perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tersusun, berdampak pula pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Ditambahkan, seiring menurunnya kasus covid, badung saat ini mulai merasakan menggeliatnya sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Badung serta PAD mulai mengalami peningkatan.

" Kondisi ini masih kita pandang sebagai fase transisi. Untuk itu perlu dilakukan satu redesain konsep, seiring mulai meningkatnya PAD, meski belum seperti tahun-tahun sebelum pandemi covid," ujarnya. Peningkatan keuangan daerah, harus dikelola dengan baik dan benar, karena semua keuangan daerah harus diimplementasikan pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Bagi kami APBD adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.RLS/AAN

Bagikan