SuratanBali.Com, KARANGASEM - Dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karangasem, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Karangasem menyampaikan perlu adanya pemenuhan terkait meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor. 

FGD ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan isu-isu prioritas, memetakan permasalahan, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah sebelum dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik, acara berlangsung pada Rabu (11/2/2026) pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Sabha Niti Bappeda Karangasem dengan tema ‘Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rangka Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Stunting Secara Berkelanjutan.’

Dalam forum tersebut, Ketua PC KMHDI Karangasem, I Ketut Yoga Pramuditya, menekankan pentingnya penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, ia menilai bahwa kondisi di lapangan masih menunjukkan sejumlah tantangan serius. Akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan belum merata, kapasitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas, kerentanan sosial masyarakat masih tinggi, serta terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Kondisi ini membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Yoga juga menyoroti eratnya hubungan antara kemiskinan dan stunting. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan.

“Kemiskinan dan stunting memiliki korelasi yang sangat kuat. Intervensi tidak cukup hanya pada pemenuhan gizi balita, tetapi juga harus menyentuh edukasi ibu hamil, penguatan ekonomi keluarga, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mendorong penguatan arsip dan inventarisasi data masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang presisi. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian antara lain kondisi lansia, status sosial dan keutuhan keluarga, penyandang disabilitas, letak geografis, pemerataan pembangunan, akses informasi, peran penggiat sosial, keterlibatan berbagai stakeholder, optimalisasi peran prebekel desa, serta integrasi data yang berkelanjutan.

Melalui FGD ini diharapkan menjadi tahapan awal penyusunan Dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2027.

Sementara itu, Bendahara PC KMHDI Karangasem, Ni Komang Yuli Kusuma Dewi turut menyampaikan bahwa selama ini pihaknya melalui bidang sosial kemasyarakatan telah aktif melakukan aksi nyata dan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data riil masyarakat.

“Kami tidak hanya berbicara di forum, tetapi juga turun langsung. PC KMHDI Karangasem melalui bidang sosial kemasyarakatan secara konsisten melakukan pendataan dan aksi sosial untuk meminimalisir terjadinya salah sasaran program,” ujarnya.

Ia mencontohkan kegiatan KMHDI Mengajar yang dilaksanakan di wilayah Amed. Meski dikenal sebagai kawasan pariwisata yang maju, di wilayah perbukitan masih ditemukan anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan akses dan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan juga masih menjadi kendala, sehingga masyarakat kerap memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai solusi alternatif.

“Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan. Wilayah pesisir berkembang karena pariwisata, namun di perbukitan masih banyak persoalan mendasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Sebagai solusi, PC KMHDI Karangasem mengusulkan adanya program pelaporan terintegrasi (program lapor terintegrasi) yang menghubungkan masyarakat, desa, dan perangkat daerah secara sistematis. Program ini diharapkan mampu memperkuat validitas data, mempercepat respons, serta memastikan ketepatan sasaran kebijakan.

“Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, data bisa diperbarui secara berkala dan kebijakan dapat diambil berdasarkan kondisi riil masyarakat. Ini penting agar program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

FGD ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif dan berbasis data sebagai landasan penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2027, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Karangasem.SB/**

Bagikan