SuratanBali.Com, BULELENG - Program Reforma Agraria di Pulau Bali pada masa Pemerintahan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terus berlanjut di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Pemerintah Pusat khususnya dalam hal ini Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Wakil Menteri ATR/BPN.

Sinergi tersebut diwujudkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 September tahun lalu dan kini diberikan program berupa Penyerahan 21 Program Pemberdayaan Hasil Integrasi Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok yang dihadiri langsung oleh Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Gubernur Bali, Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada, Selasa (21/6) di Balai Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Setelah sebelumnya Gubernur Wayan Koster bersama Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali menuntaskan konflik agraria yang cukup panjang yaitu selama 61 tahun atau berkonflik sejak tahun 1960 silam dan berhasil dituntaskan di masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali (Wayan Koster - Cok Ace, red) dengan mewujudkan redistribusi tanah seluas 458,7 hektar berupa penyerahan 1.613 sertifikat yang dilakukan dalam dua tahap, yakni 800 sertifikat pada 18 Mei 2021 dan 813 sertifikat pada 21 September 2021.

Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati yang mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya mengucapkan rasa syukurnya atas ditetapkannya Desa Sumberklampok sebagai desa percontohan sekaligus sebagai penerima bantuan pemberdayaan hasil integrasi lintas Kementerian untuk Reforma Agraria. "Tahap pertama reforma agraria di Desa Sumberklampok telah berhasil menyelesaikan redistribusi aset yakni pemberian hak atas tanah dan sekaligus pembagian sertifikat tanah kepada warga masyarakat Desa Sumberklampok secara gratis yang menjadi subyek reforma agraria yakni sejumlah 1.613 sertifikat hak milik untuk 912 KK," ujar Cok Ace yang setia bekerja fokus bersama Gubernur Bali, Wayan Koster di Pemprov Bali ini seraya menyatakan setelah tahap pertama diselesaikan secara tuntas, maka hari ini dilanjutkan dengan redistribusi akses terhadap sumber daya perekonomian agar warga masyarakat yang telah mendapatkan hak atas tanah dapat mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Bali asal Puri Agung Ubud ini meminta kepada warga masyarakat dan Perbekel Desa Sumberklampok agar dapat menjaga, mengelola dan merawat reforma agraria ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat setempat, karena Desa Sumberklampok terpilih sebagai Desa Percontohan Program Pemberdayaan untuk reforma agraria, dan telah ditentukan sejumlah langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan dengan 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian. Adapun 21 program tersebut meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP adalah 4 kegiatan dari Kementerian Koperasi UKM, 5 kegiatan Kementerian Pertanian, 1 kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga pemetaan sosial oleh Kementerian ATR/ BPN dengan wujud dari pelaksanaan program berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. Beberapa diantaranya juga ada 100 ekor sapi Bali, pembangunan sarana & prasarana perikanan, dan pelatihan digital
marketing bagi pelaku usaha mikro.SB/REDAKSI

Bagikan