SuratanBali.Com, DENPASAR - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW Prima) Bali menuntut agar KPU RI menghentikan proses persiapan pemilu hingga diadakan audit KPU dan mendesak agar semua data parpol dibuka ke rakyat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Wilayah DPW Prima Bali, Jonathan Kevin saat diwawancarai pada Rabu (14/12/22).

" jika dalam proses menuju pemilu nya sudah tidak adil dan diskriminatif maka output nya pun pemilu menjadi sekedar demokrasi prosedural tanpa mewadahi partisipasi politik rakyat. Demi tercipta nya demokrasi yang LUBER JURDIL, hentikan sementara proses pemilu dan audit KPU. Ini sudah ditemukan segudang penyelewengan, bahkan dari KPUD sendiri telah mengeluarkan somasi kepada KPU RI,"

Pria asal Jembrana itu menyebut bahwa PRIMA Bali juga menyayangkan sikap KPU RI yang bertendensi tidak adil dan transparan. Padahal, keterbukaan proses penyelenggaraan Pemilu adalah harapan masyarakat terhadap demokrasi bangsa.

" Kami menyayangkan keputusan dan sikap KPU RI yang bertendensi tidak adil dan transparan dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu. KPU RI sepatutnya menerapkan LUBER JURDIL, oleh karena segala keputusan dan arah gerak bangsa bergantung dengan hasil pemilu. Jika penyelenggara pemilu nya tidak LUBER JURDIL dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu maka pemilu tidak akan menghasilkan perubahan apapun bagi rakyat," tandasnya. 

Kevin menyampaikan kekecewaan terhadap KPU Pusat yang tidak meloloskan PRIMA secara nasional dengan alasan 6 Kabupaten di Papua dinyatakan kekurangan sehingga selanjutnya oleh KPU Pusat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal, ia mendapati informasi bahwa PRIMA di Kabupaten yang diberi keterangan TMS oleh KPU Pusat tersebut telah berkordinasi dengan KPU Kabupaten masing - masing dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten masing - masing.

" sangat disayangkan itu keputusan KPU Pusat yang tidak meloloskan PRIMA secara nasional dengan kekurangan di 6 Kabupaten di Papua. Padahal PRIMA di Kabupaten yang diberi keterangan TMS oleh KPU Pusat sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten masing-masing dan dinyatakan MS oleh KPU Kabupaten tersebut," 

Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada KPU Provinsi Bali karena sudah sangat kordinatif dengan Parpol selama proses verifikasi administrasi sampai verifikasi administrasi perbaikan. 

" kami mengapresiasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Bali karena selama proses verifikasi administrasi sampai verivikasi administrasi perbaikan sudah sangat baik kordinatif dengan Parpol dalam hal ini dengan kami di DPW PRIMA Bali dan DPK PRIMA se-Bali. Sehingga kami di Bali dinyatakan MS dalam verivikasi administrasi kemarin,'' tutupnya.SB/AAN

Bagikan