SuratanBali.Com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyampaikan delapan resolusi sekaligus tuntutan kepada Pemerintah sebagai respons atas berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani rakyat sepanjang tahun 2025.

Resolusi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Darmawan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan nasional menuju tahun 2026, pada Kamis (1/1/2026). 

Darmawan menegaskan tahun 2025 menjadi periode yang berat bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ekonomi nasional melemah, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih saja tinggi, iklim investasi menurun, serta lapangan pekerjaan semakin sempit sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Situasi tersebut diperparah dengan krisis pendidikan akibat belum terwujudnya pendidikan gratis dan merata, mahalnya biaya pendidikan, serta ketimpangan kualitas sekolah dan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Selain persoalan ekonomi dan pendidikan, KMHDI juga menyoroti memburuknya kualitas demokrasi. Perluasan peran militer dalam ruang sipil dinilai menimbulkan kekhawatiran serius terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi.

Di sisi lain, krisis lingkungan akibat deforestasi masif memicu berbagai bencana ekologis yang menyengsarakan rakyat, sementara komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dinilai masih jauh dari harapan publik.

“Penegakan hukum hari ini belum menunjukkan keadilan yang tegas dan setara. Hukum masih tumpul ke atas dan sarat kepentingan politik, sehingga menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara,” ujar Darmawan.

Dalam delapan resolusi tersebut, KMHDI menuntut pemerintah menghentikan laju deforestasi dan melakukan penegakan hukum tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, sekaligus memulihkan ekosistem dan melindungi wilayah adat.

KMHDI juga mendesak penguatan agenda pemberantasan korupsi melalui reformasi lembaga penegak hukum agar kembali independen dan berpihak kepada rakyat.
KMHDI secara tegas meminta pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam urusan sipil dan memastikan ruang demokrasi tetap terbuka bagi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat.

Selain itu, reformasi pendidikan menjadi tuntutan utama, dengan penegasan bahwa pendidikan gratis, berkualitas, dan merata merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab penuh negara.

Resolusi lainnya mencakup tuntutan audit menyeluruh sektor pertambangan dan pencabutan izin-izin bermasalah, evaluasi transparan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan program sosial lainnya, serta dorongan kebijakan ekonomi berdaulat yang mampu menciptakan lapangan kerja dan melindungi buruh di tengah ancaman krisis.

Sebagai penutup, KMHDI mendesak Presiden melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Menteri yang dinilai gagal, tidak bekerja optimal, dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat diminta segera diganti dengan figur yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Delapan resolusi ini merupakan suara dan tuntutan rakyat agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, mengembalikan arah pemerintahan pada keadilan sosial, demokrasi yang sehat, keberlanjutan lingkungan, serta keberpihakan nyata kepada rakyat,” pungkas Darmawan.SB/**

Bagikan