SuratanBali.Com, TABANAN - Penanganan kemacetan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih sedang dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Hal itu terungkap, saat Sekda Tabanan, I Gede Susila menghadiri rapat terkait penertiban pembangunan liar dan upaya penanganan kemacetan di DTW Jatiluwih, Penebel, Tabanan, yang berlangsung Rabu (9/10) di Rumah Makan Nami Rasa dan dihadiri langsung oleh Inspektur Tabanan, Para Kepala ODP terkait, Camat, Bendesa Adat serta Perbekel setempat dan pengurus Badan Pengelola dan Manajemen Operasional DTW Jatiluwih.
Sekda Tabanan, I Gede Susila, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa selaku pemerintah, kami menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pengelola wisata untuk menjaga kelestarian Jatiluwih. “Kita harus bekerja sama menjaga keberlanjutan Jatiluwih, baik dari segi lingkungan maupun tata ruang. Pembangunan yang tidak sesuai aturan harus segera ditindaklanjuti dan masalah kemacetan perlu diselesaikan agar wisatawan tetap nyaman,” ujar Susila.
Lebih lanjut, Susila menekankan pengelolaan kawasan wisata Jatiluwih harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Menurutnya, regulasi yang jelas dan tindakan tegas terhadap pelanggaran pembangunan adalah kunci untuk menjaga citra Jatiluwih sebagai destinasi wisata yang unik dan lestari. “Untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kepedulian dari kita semua. Kita tidak boleh abai terhadap aturan, karena dampaknya tidak hanya pada hari ini, tapi juga untuk generasi mendatang,” tambahnya.SB/REDAKSI
Bagikan