Pemerintah dan Sosial
Sksk
CEGAH Bali Blackout, Menteri LHK Beri Sinyal Terminal LNG di Sidakarya & Jaga Kenyamanan Warga
SuratanBali.Com, DENPASAR - Bayang-bayang kegelapan sempat menyelimuti Bali pada awal Mei 2025. Dalam hitungan jam, pulau wisata dunia ini lumpuh total akibat blackout. Listrik padam sejak sore hingga malam, membuat masyarakat dan pelaku pariwisata kelabakan.
Kejadian ini kembali menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari Jawa. Pertanyaan klasik pun muncul kembali, sampai kapan Bali dibiarkan bergantung pada kabel bawah laut?
Menanggapi krisis tersebut, pemerintah pusat bergerak cepat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Nurofiq turun langsung meninjau lokasi rencana Terminal LNG Sidakarya di Denpasar. Di sana, Menteri LHK menyatakan bahwa dari sisi lingkungan, proyek ini bisa dilanjutkan dengan syarat penguatan mitigasi dampak ekologis.
“Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus mampu mengembangkan energi bersih terbarukan. Tak hanya bersih dari sampah, tetapi juga mandiri secara energi agar tak tertinggal dari kompetitor global,” ujar Menteri Hanif di hadapan awak media dan tokoh masyarakat Sidakarya, Selasa (27/5/2025).
Namun ia menegaskan, terminal LNG tak bisa dibangun sembarangan. Kajian lingkungan, sosial, dan keselamatan harus menjadi syarat mutlak.
“Kita harus pastikan semua kajian dilakukan secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap terumbu karang, habitat laut, dan kesehatan masyarakat. Proyek ini harus memberi manfaat, bukan menciptakan risiko baru,” tegasnya.
Menteri Hanif juga menekankan pentingnya kajian kesehatan dalam dokumen AMDAL. Menurutnya, jika seluruh mitigasi dijalankan dengan tepat, Terminal LNG bisa menjadi solusi strategis untuk menjawab krisis energi, mendukung ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tak tinggal diam. Krisis listrik di Bali menjadi pelajaran pahit, tapi juga momentum untuk memperkuat fondasi kemandirian energi.
Peristiwa blackout besar-besaran menjadi titik balik. Penolakan terhadap Terminal LNG kini mulai surut. Energi bersih tak lagi sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak. Bali tak bisa terus-menerus hidup dalam ketergantungan.
Dukungan tak hanya datang dari pemerintah pusat. Masyarakat adat pun mulai melunak. Jero Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, menyebut paruman desa telah dilakukan sejak 2022 dan mayoritas warga mendukung proyek LNG.
“Kami menyetujui rencana ini karena melihat banyak manfaat nyata. Tapi pembangunan harus dilakukan dengan penataan yang holistik bukan hanya bangun infrastruktur, tapi juga menjaga kenyamanan warga,” jelasnya.
Kini, dengan lampu hijau dari Kementerian LHK, proyek Terminal LNG Sidakarya tak lagi sekadar wacana. Ia hadir sebagai jawaban atas keresahan masyarakat Bali. Blackout mungkin membawa gelap, tapi dari situ pula masa depan energi Bali mulai disusun lebih mandiri, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi tantangan.SB/REDAKSI
Wagub Giri Prasta Dukung Restorasi Puri Belayu sebagai Warisan Budaya
SuratanBali.Com, TABANAN – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengapresiasi dan mendukung eksistensi Puri - Puri di Bali sebagai salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Upacara Dewa Yadnya (Pujawali Jelih) yang bertempat di Merajan Ageng Puri Gede Belayu, Banjar Dinas Peken, Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada Rabu (28/5).
"Meskipun sekarang Bali tidak lagi menggunakan sistem kerajaan, kita tidak boleh melupakan peran penting Puri sejak dahulu dalam menjaga budaya serta adat istiadat Bali," jelasnya pada kesempatan yang juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga. Ia menambahkan bahwa pariwisata Bali yang berbasis budaya merupakan salah satu sumber utama perekonomian Bali, dan tidak dapat dipungkiri bahwa puri-puri di Bali memiliki peran penting dalam memperkenalkan kebudayaan tersebut ke dunia pariwisata.
Oleh karena itu, ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap program-program restorasi puri yang memang bertujuan baik bagi Bali. Menurutnya, restorasi puri akan mengembalikan tatanan Bali sebagaimana mestinya. "Saya, bersama Bapak Gubernur Bali Wayan Koster, berkomitmen untuk terus menjaga adat, tradisi, dan kebudayaan Bali sesuai tatanan yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Oleh karena itu, kita patut menghormatinya, dan restorasi puri menjadi salah satu cara untuk menjaga tatanan tersebut," imbuhnya.
Selain itu, ia juga berharap agar keluarga Puri Belayu tetap bersatu dalam menjaga adat dan budaya Bali, terutama di wilayah Kecamatan Marga. Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian budaya Bali.
Sementara itu, Penglingsir Puri Belayu, I Gusti Ngurah Bagus Suryaningrat, yang menyambut langsung kedatangan Wagub Giri Prasta, menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap keberadaan Puri Belayu.
Dalam sambutan singkatnya, ia menjelaskan bahwa puncak karya dilaksanakan pada Budha Kliwon Pahang, Rabu, 28 Mei. Upacara Mecaru Panca Sanak telah digelar pada pagi hari, sementara pada Pukul 15.00 WITA akan dilaksanakan upacara Mendak Tirta. Ia juga menjelaskan bahwa upacara Ngenteg Linggih terakhir dilaksanakan pada tahun 1992, dan pada tahun 2003 telah dilaksanakan Ngodak dan Ngotonin Ida Ratu Gede Lingsir, yaitu tapakan di Puri Belayu. Ia berharap ke depannya dapat terus bersinergi dan mendukung program-program Pemerintah Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan punia dari Pemprov Bali sebesar Rp15 juta, serta punia pribadi sebesar Rp15 juta.SB/REDAKSI
RSUD Bali Mandara Buka Penanganan Jantung Nonbedah
SuratanBali.Com, DENPASAR – RSUD Bali Mandara Provinsi Bali resmi membuka layanan proctorship atau layanan jantung intervensi nonbedah. Program ini bertujuan untuk memudahkan akses layanan kesehatan bagi pasien dengan gangguan jantung serta mempercepat penanganan medis secara tepat waktu.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang membuka kegiatan pada 29–30 Mei 2025, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan, RS Jantung Harapan Kita, dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menyebut, layanan ini sangat penting karena penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian yang kerap terlambat ditangani.
“Dengan adanya proctorship ini, pasien bisa mendapat penanganan lebih cepat, dalam golden time 30 menit. Tim medis yang terlatih serta jarak yang lebih dekat akan meningkatkan peluang penyelamatan jiwa,” ujar Dewa Indra.
Alat medis Amplatzer Septal Occluder (ASO) yang digunakan di layanan ini merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Direktur RSUD Bali Mandara, dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, menyebut enam pasien dijadwalkan mengikuti prosedur selama dua hari pelaksanaan proctorship. Sementara itu, Kementerian Kesehatan berharap RSUD Bali Mandara menjadi percontohan dalam pengembangan layanan jantung nonbedah di Indonesia.
Dengan layanan baru ini, RSUD Bali Mandara memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan kesehatan jantung yang cepat, aman, dan merata bagi masyarakat Bali.
4.351 PPPK & 89 CPNS Penerima SK Diminta Disiplin Kerja Dukung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
SuratanBali.Com, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta secara resmi menyerahkan SK CPNS sebanyak 89 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4.351 orang dalam acara Gubernur Bali Menyapa ASN dan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 di Ardha Candra, Art Centre Denpasar pada, Rabu (Buda Kliwon, Pahang) 28 Mei 2025.
Penyerahan SK PPPK dan CPNS tersebut disaksikan langsung oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kepala Kantor Regional X BKN, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala BKPSDM Provinsi Bali, serta Kepala OPD dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Secara rinci, 89 CPNS yang menerima SK terdiri dari 66 Tenaga Teknis dan 23 Tenaga Kesehatan, dan 4.351 orang PPPK yang menerima SK diantaranya berasal dari Tenaga Teknis sebanyak 4.092 orang, Tenaga Guru 157 orang, serta Tenaga Kesehatan 102 orang.
Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan selamat kepada CPNS dan PPPK yang telah mendapatkan SK pengangkatan di Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur mengajak seluruh pegawainya untuk bersyukur, karena proses pengangkatan ini membutuhkan waktu lama dan kesabaran, sehingga apa yang diimpikan selama ini dapat terwujud.
"Saya mendapat laporan ada pegawai kontrak yang sudah mengabdi dari 17 tahun sampai 22 tahun lamanya dengan sabar menunggu untuk diangkat jadi PPPK," jelas Gubernur Koster yang mendapat apresiasi tepuk tangan dari ribuan pegawai, karena penyerahan SK CPNS dan PPPK berlangsung di tempat yang istimewa dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali serta Wakil Gubernur Bali.
Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini juga mendoakan para CPNS dan PPPK masa depannya cerah, karena dengan diangkatnya sebagai PPPK, maka sudah pasti para pegawai ini memiliki kepastian kerja yang jelas, tidak lagi sebagai pegawai kontrak tahunan, hanya saja kinerjanya akan dievaluasi setiap 5 tahun. Kemudian, hak yang diterima pegawai PPPK adalah gaji pokok, tunjangan istri dan anak (kalau memiliki istri dan anak, red), dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
Namun untuk TPP akan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. "Pemerintah Provinsi Bali yang saya pimpin di periode pertama dalam kondisi berhadapan dengan Covid-19, namum saat itu saya meminta ke Pak Sekda Bali untuk jangan potong TPP Pemprov Bali, karena saya tahu TPP ini dijadikan sumber kebutuhan para pegawai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," cerita Gubernur Koster yang disambut ucapan terimakasih oleh para ASN yang memenuhi Ardha Candra Denpasar.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra melaporkan bahwa pengangkatan PPPK Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini melalui proses yang panjang dari Pemerintah Pusat sesuai Undang - Undang ASN yang baru. Jadi berkat kebijakan dAn arahan dari Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster, akhirnya secara bertahap formasi PPPK di Pemerintah Provinsi Bali dibuka.
"Terimakasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada Bapak Gubernur Bali atas kebijakan yang baik ini telah memberi kesempatan kepada tenaga kontrak Pemprov Bali untuk menjadi PPPK, sehingga status adi - adik menjadi lebih kuat secara hukum dalam meningkatkan pengabdiannya di Pemprov Bali," kata Sekda Dewa Indra seraya menekankan agar seluruh pegawai mendukung penuh visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Sekda Dewa Indra menegaskan seluruh pegawai yang menerima SK PPPK akan terus dievaluasi, kalau ketahuan disiplinnya tidak bagus, maka akan dievaluasi, dan mungkin tidak dilanjutkan. "Masa tugas PPPK itu 5 tahun, setelah itu akan dievaluasi. Kalau kinerjanya tidak baik, dan tidak disiplin maka tidak dilanjutkan. Setelah malam ini, semua pegawai harus bekerja lebih disiplin, kuat dengan penuh integritas," tutupnya.SB/REDAKSI
Bagikan
