Pendidikan
UU 1/2022 Berlaku, Fraksi Golkar DPRD Klungkung Tanyakan Bupati Soal Mandatory Spending 40% dari Total APBD
SuratanBali.Com, KLUNGKUNG - Fraksi Partai Golkar DPRD Klungkung melalui I Kadek Widya Sumartika menyebut Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2024, Bupati Klungkung masih menggunakan pendekatan Mandatory Spending berdasarkan ketentuan UU tentang APBN TA 2024, padahal telah diberlakukan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang peraturan pelaksanaannya wajib ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Perimbangan Keuangan ini diundangkan yaitu paling lambat pada tanggal 5 Januari 2024.
Amanat atas kedua UU ini, yaitu seperti UU APBN disebutkan, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk Belanja Infrastruktur yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan infrastruktur publik, dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
Selanjutnya Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan Mandatory Spending Belanja Infrastruktur minimal 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer kepada Daerah dan Desa, meskipun penyesuiannya dapat dilakukan secara bertahap untuk waktu paling lama 5 tahun sejak UU ini diundangkan.
Namun pada Tabel 2.16 Ranperda mencatat bahwa alokasi Belanja Infrastruktur sebesar 17,16% dari Dana Transfer Umum (DTU) dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp. 214,26 Miliar lebih atau sebesar 16,96%.
"Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, kami Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, dengan telah berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tersebut, kapan Sdr, Bupati akan memenuhi ketentuan mengenai Mandatory Spending 40% dari total APBD di luar Belanja Bagi Hasil dan / atau Belanja Transfer kepada Daerah dan Desa?," tanya Fraksi Partai Golkar DPRD Klungkung dalam Pemandangan Umum Fraksi yang berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Klungkung terkait Ranperda Kabupaten Klungkung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Sabha Nawa Natya, Selasa 8 Juli 2025.ADV/042
Bagikan
