SuratanBali.Com, BADUNG - Wakil Bupati Kabupaten Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dana Operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Kelurahan yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan, Rumah Jabatan Wakil Bupati Puspem Badung, Selasa (18/4).

Turut mendampingi Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan I Wayan Puja, Kabag Kerja Sama Ida Ayu Yutri Indahgustari, Perwakilan BPKAD Agus Wijaya, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta, Perwakilan Camat Kuta A.A Made Susandi, Lurah Kedonganan I Kadek Laksana, Lurah Legian Ni Luh Putu Eka Martini, Kasi Pembangunan Kelurahan Seminyak dan 7 Pengelola TPS3R Kelurahan di Kabupaten Badung.  

Pada kesempatan itu Wabup Suiasa menyampaikan bahwa koordinasi dengan berbagai jajaran terkait ini dalam upaya menindaklanjuti adanya kebijakan yang saat ini belum dapat dieksekusi atau realisasikan berkaitan dengan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Badung untuk memberikan satu simulasi yang sifatnya anggaran dan sarana untuk mewujudkan Badung ini bersih dengan penanganan sampah berbasis sumber.

Khususnya penanganan sampah yang ada di Kelurahan secara kebijakan di Kabupaten Badung sudah memiliki kebijakan sejak 2 tahun yang lalu. Termasuk sekarang sudah mencoba mempolakan anggaran  untuk penanganan sampah melalui kelompok TPS3R di Kelurahan yang penganggarannya ada pada anggaran Kegiatan Kecamatan.

”Karena Kelurahan itu bukan organisasi perangkat daerah tetapi adalah unit perangkat daerah dari kecamatan sehingga anggaran dicantolkan disitu dan besarannya sudah kita tentukan sesuai dengan kebutuhannya,” jelasnya.

Namun demikian kata Wabup Suiasa eksekusi terhadap anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terbentur berbagai aturan-aturan, pertama dipasangkan di anggaran BKK namun terbentur pada aturan anggaran BKK itu sendiri sehingga tidak bisa diberikan, kemudian yang kedua dicantumkan pada anggaran belanja jasa dan barang kantor, bahwa setelah dikaji lagi kode rekening ini tidak bisa dilaksanakan karena belanja barang dan jasa kantor itu hanya bisa dilakukan pada tempat tempat, lokus-lokus dan barang yang hanya dipergunakan untuk jajaran perangkat daerah saja.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk solusi anggaran pengelolaan TPS3R di Kelurahan maka polanya dirubah dengan pola hibah yang akan diberikan secara langsung kepada kelompok atau pengelola TPS3R agar ada stimulan dari pemerintah dalam penanganan sampah.

“ Dalam rapat ini kita sepakati dengan pola hibah meskipun berbagai keterbatasan yang didapatkan, tapi itulah yang memang saat ini kita pandang secara regulasi memenuhi syarat dan aman. Kita menargetkan dana stimulasi penanganan sampah di Kelurahan melalui kelompok TPS3R dianggarkan pada anggaran perubahan 2023. Untuk proses dan prosedurnya masih ada waktu sampai dengan Mei bulan depan, jadi itu menjadi solusi kita untuk menyelesaikan persoalan anggaran pengelolaan sampah di TPS3R Kelurahan,” ujarnya.SB/AAN

Bagikan